JKTNEWS – Setelah hampir 18 tahun menjadi wacana legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Keputusan ini menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, selama ini penegakan hukum kerap menghadapi persoalan klasik: pelaku dapat diproses dan dijatuhi hukuman, tetapi aset hasil kejahatan justru tidak seluruhnya berhasil dikembalikan kepada negara maupun masyarakat yang menjadi korban.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menegaskan bahwa regulasi tersebut dirancang sebagai instrumen baru untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Dalam laporan pembahasannya, DPR menyampaikan bahwa Panja telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), mengembangkan rancangan dari 67 menjadi 74 pasal, serta melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama berbagai pemangku kepentingan.
Namun, dari perspektif hukum, keputusan ini bukan sekadar keberhasilan menyelesaikan pekerjaan legislasi. Justru setelah persetujuan DPR, pertanyaan yang lebih besar muncul: apakah instrumen perampasan aset benar-benar akan menjadi senjata efektif melawan korupsi, atau justru berpotensi menjadi kewenangan besar yang rawan disalahgunakan?
KORUPSI BUKAN HANYA SOAL MEMENJARAKAN PELAKU
Selama bertahun-tahun, salah satu kelemahan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah belum optimalnya pemulihan aset hasil kejahatan.
Seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, tetapi uang, tanah, bangunan, saham, perusahaan, maupun kekayaan lain yang diduga berasal dari tindak pidana dapat saja telah dialihkan kepada pihak lain, disamarkan melalui transaksi berlapis, atau dikonversikan menjadi bentuk kekayaan yang sulit ditelusuri.
Dalam situasi demikian, penghukuman terhadap pelaku belum tentu identik dengan pemulihan kerugian negara. Di sinilah pentingnya konsep asset recovery atau pemulihan aset.
Penegakan hukum modern tidak hanya mengejar pertanggungjawaban pidana seseorang, tetapi juga berupaya memastikan bahwa hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku maupun pihak yang secara melawan hukum memperoleh manfaat darinya.
Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi semestinya tidak hanya diukur dari jumlah tersangka, terdakwa, atau terpidana, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE: TEROBOSAN HUKUM ATAU KEWENANGAN YANG HARUS DIAWASI?
Salah satu substansi paling penting dalam undang-undang baru ini adalah pengaturan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme ini menjadi terobosan karena memungkinkan negara mengajukan permohonan perampasan aset melalui proses pengadilan dalam kondisi tertentu, meskipun pelaku tidak dapat diproses sampai memperoleh putusan pidana.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 7 yang dipublikasikan dalam pemberitaan mengenai naskah yang disetujui DPR, mekanisme tersebut antara lain dapat diterapkan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.
Untuk mekanisme tanpa putusan pidana tersebut, aset yang menjadi objek perampasan harus memenuhi nilai paling sedikit Rp1 miliar.
Hal penting lainnya, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku apabila proses hukum pidana masih dapat dilaksanakan.
Artinya, mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses pemidanaan. Tujuannya adalah mencegah hasil kejahatan tetap berada di luar jangkauan negara hanya karena terdapat hambatan dalam memproses pelakunya.
Namun, mekanisme NCB juga membawa konsekuensi hukum yang serius. Ketika negara diberikan kewenangan untuk merampas aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap seseorang, maka standar pembuktian, independensi pengadilan, hak mengajukan keberatan, dan perlindungan terhadap pemilik aset yang sah harus menjadi perhatian utama.
Negara tidak boleh menjadikan ketidakseimbangan kekuatan antara aparat dan warga sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan.
ASET YANG DAPAT DIRAMPAS: SIAPA YANG HARUS MEMBUKTIKAN?
Berdasarkan pokok pengaturan Pasal 5 yang dipublikasikan, aset yang dapat dirampas mencakup hasil tindak pidana, termasuk kekayaan yang telah dialihkan atau dikonversikan menjadi bentuk lain, aset yang digunakan sebagai sarana tindak pidana, aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset sah milik pelaku dalam kondisi tertentu untuk menggantikan aset hasil kejahatan yang tidak dapat ditemukan atau dieksekusi.
Pengaturan tersebut penting untuk menghadapi praktik penyamaran hasil kejahatan.
Namun, terdapat persoalan mendasar yang harus dijawab: bagaimana membedakan aset hasil tindak pidana dengan kekayaan yang diperoleh secara sah?
Dalam perkara yang melibatkan perusahaan, keluarga, mitra usaha, pemegang saham, atau pihak ketiga, persoalan kepemilikan aset dapat menjadi sangat kompleks.
Karena itu, hubungan antara aset dan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang dapat diuji secara terbuka di pengadilan.
Perampasan tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan, penilaian sepihak, atau asumsi bahwa seseorang memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya.
PERLINDUNGAN HAK MILIK MASYARAKAT JANGAN DIKORBANKAN
Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan adalah perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Misalnya, seseorang membeli tanah atau rumah melalui transaksi yang sah, tetapi kemudian diketahui bahwa aset tersebut diduga pernah berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya.
Apakah pembeli tersebut harus kehilangan hak miliknya? Begitu pula dengan pasangan suami istri yang memiliki harta bersama, ahli waris yang menerima warisan, atau pemegang saham yang tidak mengetahui adanya tindak pidana di dalam perusahaan.
Persoalan semacam ini membutuhkan perlindungan hukum yang jelas. Dalam pembahasan Panja, DPR juga telah menyoroti pentingnya pencatatan fisik aset, dokumentasi, inventarisasi, serta perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Prinsipnya, negara harus dapat mengambil kembali hasil kejahatan tanpa merampas hak masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan maupun pengetahuan mengenai tindak pidana tersebut.
Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak milik dan kepastian hukum sebagaimana dijamin konstitusi.
PENGAWASAN APARAT DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ASET MENJADI KUNCI
Persoalan berikutnya adalah siapa yang mengawasi aset setelah disita dan dirampas?
Aset yang disita tidak selalu berupa uang tunai. Bisa berupa tanah, gedung, kendaraan, saham, perusahaan, mesin industri, komoditas, hingga aset digital.
Nilainya dapat berubah, bahkan mengalami penyusutan apabila tidak dikelola secara profesional.
Karena itu, pengelolaan aset harus memiliki sistem administrasi, pencatatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
RUU yang disetujui DPR juga mengatur pembentukan badan pengelola aset dan badan pengawas perampasan serta pengelolaan aset.
Keduanya memiliki posisi strategis dalam memastikan aset tidak kembali menjadi sumber persoalan baru.
Jangan sampai negara berhasil menyita aset bernilai triliunan rupiah, tetapi kemudian tidak mampu menjelaskan di mana aset tersebut disimpan, bagaimana nilainya dipelihara, siapa yang mengelolanya, dan berapa nilai yang akhirnya berhasil dikembalikan kepada negara maupun korban.
Transparansi pengelolaan aset harus menjadi kewajiban, bukan sekadar komitmen administratif.
JANGAN SAMPAI UU PERAMPASAN ASET MENJADI ALAT POLITIK
Dalam negara hukum, kewenangan yang besar harus selalu diimbangi pengawasan yang kuat.
Instrumen perampasan aset dapat menjadi sangat efektif untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, jika kewenangan tersebut tidak dibatasi secara tegas, potensi penyalahgunaannya juga harus diperhitungkan.
Karena itu, independensi hakim, profesionalisme penyidik, objektivitas Jaksa Pengacara Negara, transparansi proses, serta hak pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan undang-undang ini.
Perlu diingat, seseorang tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana hanya karena memiliki kekayaan besar.
Begitu pula, perbedaan antara kekayaan yang tidak wajar dan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana harus dijelaskan melalui pembuktian yang sah.
Negara harus tegas terhadap koruptor, tetapi tidak boleh sewenang-wenang terhadap rakyat.
UJIAN SESUNGGUHNYA: KEBERANIAN MEMULIHKAN KEUANGAN NEGARA
Persetujuan DPR terhadap RUU Perampasan Aset merupakan langkah penting. Namun, keberhasilan regulasi ini tidak boleh berhenti pada pengesahan dan publikasi politik.
Ada sejumlah pekerjaan besar yang menunggu pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pertama, memastikan aturan pelaksanaan tidak memperlemah substansi undang-undang.
Kedua, membentuk badan pengelola dan badan pengawas yang profesional, independen, serta bebas dari konflik kepentingan.
Ketiga, membangun sistem penelusuran aset yang terintegrasi antara aparat penegak hukum, PPATK, lembaga keuangan, dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Keempat, memastikan setiap proses perampasan dapat diawasi dan diuji melalui mekanisme peradilan.
Kelima, menjamin hasil pemulihan aset benar-benar kembali kepada negara dan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Ada satu hal yang juga perlu mendapat perhatian: ketentuan peralihan dalam undang-undang yang disetujui DPR. Berdasarkan informasi mengenai Pasal 72 dan Pasal 74, pengaturan tersebut tidak diberlakukan secara surut dan pelaksanaannya baru dimulai setelah 12 bulan sejak pengundangan serta setelah badan yang diamanatkan undang-undang terbentuk.
Dengan demikian, pekerjaan pemerintah setelah persetujuan DPR justru sangat menentukan efektivitas pelaksanaannya.
RAKYAT BERHAK TAHU KE MANA ASET HASIL KORUPSI DIKEMBALIKAN
Pengesahan RUU Perampasan Aset seharusnya menjadi titik balik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Selama ini masyarakat terlalu sering mendengar pengungkapan kasus, penangkapan tersangka, penahanan, hingga vonis pengadilan. Namun, pertanyaan mengenai berapa banyak uang negara yang benar-benar berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada rakyat masih menjadi pekerjaan besar.
Jangan sampai negara hanya berhasil menghukum pelaku, sementara kekayaan hasil kejahatan tetap dinikmati oleh jaringan yang berada di belakangnya.
Kini, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa instrumen baru ini benar-benar bekerja.
Koruptor harus kehilangan hasil kejahatannya. Negara harus mendapatkan kembali haknya. Korban harus memperoleh keadilan. Dan rakyat tidak boleh kehilangan hak atas perlindungan hukum.
Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya tentang menghukum orang yang mencuri uang negara, melainkan memastikan setiap rupiah yang dirampas dari kepentingan publik dapat dipulihkan dan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.
Negara tidak boleh kalah oleh koruptor. Tetapi dalam upaya merebut kembali kekayaan negara, hukum juga tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan. https://jktnews.com – Evert Nunuhitu – Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN).





Tinggalkan Balasan