Breaking News

Siapa Mengawsi Danantara? GRPKN Bersuara.

C2ac2f14 962d 4101 A77d 0360b50323f3
Bagikan
Lihat Tersimpan

Transparansi, Audit, dan Hak Rakyat Jangan Dikorbankan

JKTNEWS — Semakin strategisnya peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam pengelolaan aset dan investasi negara memunculkan pertanyaan mendasar: siapa yang mengawasi lembaga tersebut, sejauh mana publik dapat mengakses informasi keuangannya, dan bagaimana memastikan kewenangan besar yang dimilikinya tidak berjalan tanpa pertanggungjawaban yang memadai?

Pertanyaan itu menjadi perhatian Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN). Organisasi masyarakat yang bergerak dalam pengawasan keuangan negara tersebut menilai bahwa besarnya mandat Danantara harus diimbangi dengan transparansi, audit, dan sistem pengawasan yang kuat.

Perhatian publik semakin meningkat setelah muncul pemberitaan mengenai rencana pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) secara terpusat. Dalam pemberitaan Bisnis.com pada 14 November 2026, Danantara sempat disebut sebagai lembaga yang akan mengelola dana tersebut mulai Oktober 2027.

Namun, sehari kemudian, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan klarifikasi bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon dan Danantara belum ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut.

Untuk membahas persoalan ini lebih jauh, JKTNEWS mengangkat kembali pokok-pokok pandangan dalam wawancara khusus jurnalis JakartaGlobalInsight, Sarah Widya, dengan Ketua Umum GRPKN, Evert Nunuhitu.

Berikut pembahasan mengenai pengawasan Danantara, transparansi keuangan, audit, serta perlindungan hak masyarakat.

DANANTARA MEMILIKI MANDAT BESAR, SIAPA YANG MENGAWASI?

Sarah Widya: Apa yang menjadi perhatian utama GRPKN terhadap perkembangan Danantara?

Evert Nunuhitu:  Perhatian kami bukan semata-mata pada keberadaan Danantara, tetapi pada besarnya mandat dan kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut.

Pemerintah tentu membutuhkan instrumen untuk memperkuat investasi dan mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Kami memahami tujuan itu. Namun, semakin besar kewenangan suatu lembaga dalam mengelola aset dan dana, semakin besar pula tuntutan transparansi dan pertanggungjawabannya.

Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah adalah: siapa yang mengawasi pengelola, bagaimana mekanisme pengawasannya, dan sejauh mana masyarakat dapat mengetahui bagaimana aset serta dana tersebut dikelola?

Kami tidak ingin efisiensi dijadikan alasan untuk mengurangi keterbukaan. Pengelolaan keuangan yang menyangkut kepentingan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sarah Widya: Apakah GRPKN khawatir terjadi pemusatan kekuasaan finansial pada Danantara?

Evert Nunuhitu:  Kekhawatiran itu perlu dijawab melalui keterbukaan pemerintah. Kami melihat pentingnya kejelasan batas kewenangan Danantara, terutama apabila muncul berbagai wacana yang berkaitan dengan pengelolaan dana di luar mandat investasi dan aset yang selama ini dikenal publik.

Kami tidak menyatakan bahwa seluruh dana negara atau dana masyarakat sudah dikumpulkan di Danantara. Itu bukan kesimpulan yang dapat dibuat tanpa bukti.

Tetapi, publik berhak bertanya apakah arah kebijakan pemerintah akan semakin memusatkan pengelolaan berbagai sumber dana dan aset strategis pada satu lingkaran kelembagaan.

Jika memang ada rencana perluasan kewenangan, pemerintah harus menjelaskannya secara terbuka. Harus ada dasar hukum, batas mandat, pemisahan fungsi, dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Jangan sampai konsolidasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi justru melahirkan konsentrasi kekuasaan finansial yang terlalu besar dan sulit diawasi.

TRANSPARANSI DAN AUDIT: JANGAN HANYA MEMINTA KEPERCAYAAN PUBLIK

Sarah Widya: Salah satu pertanyaan yang berkembang di masyarakat adalah mengenai status audit dan keterbukaan laporan keuangan Danantara. Bagaimana GRPKN melihat hal ini?

Evert Nunuhitu:  Kami ingin persoalan ini dibahas secara objektif. Berdasarkan informasi resmi, laporan keuangan konsolidasian Danantara tahun 2025 disampaikan pada 20 Juli 2026 dalam status unaudited. Kemudian, BPK mengumumkan dimulainya pemeriksaan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada 23 September 2026.

Jadi, tidak tepat apabila dikatakan Danantara sama sekali tidak diaudit. Proses pemeriksaan oleh BPK telah dimulai.

Namun, masyarakat harus memahami bahwa dimulainya pemeriksaan tidak sama dengan audit yang sudah selesai. Publik masih perlu mengetahui hasil pemeriksaan, opini yang diberikan, temuan material apabila ada, dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Bagi kami, persoalannya bukan sekadar apakah Danantara diaudit atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang diperiksa, bagaimana hasilnya, dan sejauh mana hasil tersebut dapat diketahui masyarakat.

Sarah Widya: Apakah GRPKN meminta Danantara membuka laporan keuangannya kepada publik?

Evert Nunuhitu:  Kami mendorong keterbukaan informasi yang memadai sesuai ketentuan hukum.

Danantara memiliki mandat strategis dalam pengelolaan aset dan investasi negara. Karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang cukup untuk menilai apakah pengelolaannya berjalan profesional, efisien, dan bertanggung jawab.

Kami memahami bahwa ada informasi tertentu yang dapat dikecualikan demi kepentingan bisnis atau alasan hukum yang sah. Tetapi, pengecualian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menutup seluruh informasi mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana.

Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa semuanya terkendali. Kepercayaan harus dibangun melalui laporan, audit, bukti, dan keterbukaan yang dapat diuji.

DANA PESANGON: HAK PEKERJA BUKAN MODAL INVESTASI BEBAS

Sarah Widya: Mengapa GRPKN memberikan perhatian khusus terhadap wacana Dana Cadangan Pesangon?

Evert Nunuhitu:  Karena dana pesangon berkaitan langsung dengan hak pekerja.

Tujuan pembentukan dana cadangan pada dasarnya dapat dipahami. Pemerintah ingin memastikan pekerja tetap mendapatkan haknya ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, kepailitan, atau pemutusan hubungan kerja.

Namun, ada perbedaan mendasar antara kewajiban perusahaan menyediakan dana untuk menjamin hak pekerja dan kewenangan lembaga tertentu mengelola dana tersebut.

Dana pesangon bukan dana bebas yang dapat diperlakukan seperti modal investasi biasa. Dana itu memiliki tujuan khusus dan harus tersedia ketika pekerja berhak menerimanya.

Karena itu, pemerintah harus menjamin keamanan dana, kecukupan likuiditas, batas risiko investasi, dan mekanisme pembayaran kepada pekerja.

Jangan sampai pekerja sudah bertahun-tahun bekerja, tetapi ketika hak pesangonnya harus dibayarkan, justru muncul persoalan karena dana yang dicadangkan tidak tersedia.

Sarah Widya: Dalam pemberitaan awal, Danantara disebut sebagai calon pengelola dana pesangon. Apakah GRPKN menolak keterlibatan Danantara?

Evert Nunuhitu: Kami tidak ingin mendahului keputusan pemerintah. Perlu ditegaskan bahwa pada 15 November 2026, Kemnaker telah mengklarifikasi bahwa belum ada lembaga yang ditetapkan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Danantara juga belum ditunjuk.

Karena itu, penyebutan Danantara sebagai pengelola tidak boleh dianggap sebagai keputusan resmi.

Namun, apabila nantinya pemerintah mempertimbangkan Danantara atau lembaga lain, harus ada penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme pengelolaan, pemisahan dana, perlindungan pekerja, dan sistem pengawasannya.

Hak pekerja tidak boleh menjadi eksperimen kebijakan.

APA YANG HARUS DIJAMIN PEMERINTAH?

Sarah Widya: Menurut GRPKN, apa yang harus dilakukan pemerintah sebelum menetapkan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon?

429b6aea 59e3 494c Ad4e Fe6bb1f823a5
Evert Nunuhitu – Ketua Umum GRPKN

Evert Nunuhitu:  Pemerintah harus menjawab beberapa hal mendasar.  Pertama, siapa yang secara resmi akan ditunjuk dan apa dasar hukumnya?  Kedua, bagaimana dana tersebut disimpan dan dikelola? Apakah ada rekening atau instrumen khusus yang terpisah dari aset operasional lembaga pengelola?

Ketiga, siapa yang menanggung risiko apabila terjadi kerugian investasi?  Keempat, bagaimana jaminan bahwa pekerja dapat menerima haknya tepat waktu?  Kelima, bagaimana keterlibatan pekerja dan serikat pekerja dalam pengawasan?

Keenam, bagaimana laporan pengelolaan dana tersebut disampaikan dan diperiksa?    Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab melalui peraturan pelaksanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya melalui penjelasan lisan.

Pemerintah harus memastikan bahwa tujuan perlindungan pekerja tidak berubah menjadi kepentingan investasi yang justru menimbulkan risiko baru.

GRPKN: PENGAWASAN HARUS BERJALAN SEIRING DENGAN KEWENANGAN

Sarah Widya: Apakah audit BPK dan pengawasan DPR sudah cukup untuk memastikan Danantara berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik?

Evert Nunuhitu: BPK memiliki peran penting dalam pemeriksaan sesuai kewenangannya. DPR juga memiliki fungsi pengawasan politik dan anggaran berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Namun, pengawasan tidak boleh hanya menunggu sampai kegiatan selesai atau persoalan muncul.

Harus ada pengendalian internal yang kuat, manajemen risiko, pengungkapan potensi konflik kepentingan, serta pelaporan berkala yang memadai.

Kami juga mendorong adanya pemisahan yang tegas antara dana investasi, dana operasional, dan dana yang memiliki tujuan perlindungan sosial.

Setiap sumber dana memiliki karakteristik dan kewajiban hukum yang berbeda. Jangan sampai semuanya diperlakukan sama hanya karena dikelola dalam satu sistem kelembagaan.

Semakin besar kewenangan finansial suatu lembaga, semakin kuat pula kewajiban untuk membuktikan bahwa kewenangan itu dijalankan secara bertanggung jawab.

Sarah Widya: Apakah GRPKN melihat potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan dana oleh lembaga yang juga memiliki kewenangan investasi?

Evert Nunuhitu:  Potensi konflik kepentingan harus diantisipasi sejak awal.

Ketika suatu lembaga memiliki peran besar dalam pengelolaan aset dan investasi, harus ada aturan yang tegas mengenai transaksi afiliasi, proses pengambilan keputusan, keterbukaan penerima manfaat, serta pengawasan terhadap investasi.

Kami tidak boleh menuduh adanya penyimpangan tanpa bukti. Tetapi, negara juga tidak boleh menunggu sampai muncul kerugian baru kemudian membangun sistem pengawasan.

Pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan setelah persoalan terjadi.

PESAN GRPKN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH

Sarah Widya: Apa pesan GRPKN kepada Presiden Prabowo dan pemerintah terkait pengelolaan Danantara?

Evert Nunuhitu: Kami memahami bahwa pemerintah membutuhkan instrumen yang kuat untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Danantara dapat menjadi instrumen strategis apabila dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

Namun, keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari besarnya aset yang dikelola atau jumlah investasi yang dihimpun.

Keberhasilan juga harus diukur dari manfaat ekonomi bagi masyarakat, transparansi, perlindungan hak rakyat, dan pertanggungjawaban kepada negara.

Presiden harus memastikan bahwa setiap lembaga yang memiliki kewenangan besar tetap berada dalam sistem pengawasan yang kuat.

Jangan sampai semangat mempercepat pembangunan justru melahirkan konsentrasi kekuasaan finansial yang sulit diawasi.

Sarah Widya: Terakhir, apa sikap GRPKN sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam pengawasan keuangan negara?

Evert Nunuhitu: GRPKN memandang pengawasan publik sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam menjaga keuangan negara.

Kami tidak menempatkan diri sebagai pihak yang sudah menyimpulkan adanya pelanggaran. Kami ingin mendorong keterbukaan informasi, meminta penjelasan atas kebijakan, dan memastikan setiap pengelolaan dana yang berkaitan dengan kepentingan publik memiliki dasar hukum serta pertanggungjawaban yang jelas.

Kami ingin mengingatkan bahwa uang dan aset negara bukan milik kelompok, bukan milik penguasa, dan bukan milik lembaga tertentu. Semuanya harus dikelola untuk kepentingan rakyat.

Danantara boleh menjadi instrumen strategis pembangunan nasional. Tetapi, semakin besar kewenangannya, semakin kuat pula pengawasan yang harus menyertainya.

Transparansi bukan hambatan pembangunan. Audit bukan ancaman bagi pengelola. Dan pengawasan publik bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah.

Semuanya merupakan bagian dari upaya menjaga keuangan negara agar benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.  https://jktnews.com — Jeffry Gerzon

Artikel ini dikembangkan dari pokok-pokok wawancara khusus jurnalis JakartaGlobalInsight, Sarah Widya, dengan Evert Nunuhitu, Ketua Umum GRPKN, yang telah dipublikasikan dengan judul “Danantara, Pemusatan Dana, dan Transparansi: Siapa yang Mengawasi Uang Rakyat?”

Sumber wawancara: https://jakartaglobalinsight.com/2026/11/16/danantara-pemusatan-dana-dan-transparansi-siapa-yang-mengawasi-uang-rakyat/

CATATAN REDAKSI JKTNEWS
Artikel ini menempatkan satu pertanyaan sebagai inti perdebatan: siapa mengawasi Danantara?   Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga dengan mandat strategis dan kewenangan pengelolaan aset yang besar tetap berjalan dalam koridor hukum, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam persoalan Dana Cadangan Pesangon, Kemnaker telah mengklarifikasi bahwa hingga 15 November 2026 belum ada lembaga yang ditetapkan sebagai pengelola. Sementara itu, pemeriksaan BPK atas laporan keuangan konsolidasian Danantara tahun 2025 telah dimulai, tetapi hasil akhirnya tetap perlu ditunggu dan dicermati.
Dengan demikian, kritik GRPKN bukanlah penolakan terhadap Danantara maupun kebijakan pemerintah untuk memperkuat investasi nasional. Intinya adalah memastikan bahwa pemusatan pengelolaan dana tidak berjalan lebih cepat daripada penguatan sistem pengawasan.
Sebab, semakin besar kekuasaan finansial, semakin besar pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik.
JKTNEWS — Transparansi, audit, dan hak rakyat jangan dikorbankan.

 

Penulis

admin@jktnews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *