UJIAN PEMBUKTIAN PIDANA PERBANKAN SYARIAH DIMULAI.
JKTNEWS – Penanganan dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, memasuki babak penting. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis, 12 November 2026.
Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial TR, yang merupakan Direktur Utama BPRS Khasanah Ummat, dan AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis bank tersebut.
Menurut keterangan OJK yang diberitakan CNN Indonesia pada 13 November 2026, keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian fasilitas pembiayaan.
Perkara ini mencakup 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah dalam periode Mei 2018 hingga September 2021. Potensi kerugian yang disebutkan mencapai sekitar Rp1,72 miliar.
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum pada 11 November 2026.
Perkembangan ini menandai berakhirnya tahap penyidikan oleh OJK dan beralihnya tanggung jawab penanganan perkara kepada penuntut umum untuk mempersiapkan proses persidangan.
Namun, di balik angka kerugian tersebut, terdapat persoalan hukum yang jauh lebih mendasar: bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang direktur bank dibuktikan, sejauh mana pihak konsultan dapat dimintai pertanggungjawaban, dan apakah setiap penyimpangan pembiayaan dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana?
P-21 bukan putusan bersalah
Dalam sistem peradilan pidana, status P-21 memiliki arti penting. Pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum menilai hasil penyidikan telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Setelah P-21, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Tahapan ini dikenal sebagai Tahap II.
Akan tetapi, P-21 tidak berarti seseorang telah dinyatakan bersalah. Penetapan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan hakim melalui pemeriksaan di pengadilan.
Jaksa harus menyusun surat dakwaan, menghadirkan alat bukti, menguji keterangan saksi dan ahli, serta membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.
Dalam perkara BPRS Khasanah Ummat, proses persidangan nantinya menjadi ruang untuk menguji apakah penyimpangan penyaluran pembiayaan benar-benar dilakukan secara sengaja, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana hubungan tindakan para tersangka dengan kerugian yang ditimbulkan.
Dengan demikian, publik perlu membedakan tiga tahap: penetapan tersangka, kelengkapan berkas perkara, dan pembuktian kesalahan di pengadilan.
Direktur utama dan konsultan: dua posisi, dua bentuk pertanggungjawaban
Salah satu aspek menarik dalam perkara ini adalah keterlibatan dua orang dengan kedudukan berbeda.
TR merupakan Direktur Utama BPRS Khasanah Ummat, sedangkan AHK disebut sebagai pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis.
Dalam perkara perbankan, jabatan direktur tidak otomatis membuat seseorang bertanggung jawab atas seluruh penyimpangan yang terjadi di perusahaan. Penuntut umum harus membuktikan perbuatan konkret, kewenangan, pengetahuan, kesengajaan, serta keterlibatan yang relevan dengan pasal yang didakwakan.
Demikian pula terhadap konsultan bisnis. Status sebagai pihak terafiliasi tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.
Namun, posisi pihak terafiliasi tetap memiliki konsekuensi hukum. Pasal 1 angka 15 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memasukkan pihak yang memberikan jasa kepada bank, termasuk konsultan, ke dalam kategori pihak terafiliasi.
Konstruksi hukum tersebut penting karena pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat diperiksa dari tindakan pengurus internal bank. Peran pihak eksternal yang diduga turut memengaruhi proses pengambilan keputusan atau kepatuhan bank juga dapat diuji berdasarkan ketentuan yang relevan.
Pertanyaan yang harus dijawab dalam persidangan adalah apakah AHK hanya memberikan jasa konsultasi secara profesional atau terdapat tindakan yang secara sadar ikut menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan perbankan syariah.
Di sisi lain, terhadap TR, pembuktian harus menjelaskan apakah keputusan pembiayaan berada dalam kewenangannya, apakah prosedur dilanggar dengan sengaja, dan apakah terdapat hubungan antara tindakannya dengan fasilitas pembiayaan yang menjadi objek perkara.
Pasal 63 dan Pasal 64: konstruksi pidana yang harus dibuktikan
Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia yang mengutip keterangan OJK, TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Alternatif sangkaan lainnya adalah ketentuan Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam perubahan undang-undang tersebut.
Sementara AHK disangkakan melanggar Pasal 64 UU Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK, atau ketentuan Pasal 63 ayat (2) dalam perubahan tersebut.
Ketentuan pidana ini memperlihatkan bahwa perkara tidak semata-mata berkaitan dengan pembiayaan yang bermasalah. Penuntut umum perlu membuktikan unsur tindak pidana perbankan yang secara khusus disangkakan kepada masing-masing tersangka.
Dalam konteks perbankan syariah, persoalan pencatatan, kepatuhan terhadap prosedur penyaluran dana, serta pengawasan internal merupakan bagian penting dari tata kelola bank.
UU Nomor 21 Tahun 2008 sendiri menegaskan bahwa kegiatan perbankan syariah harus berlandaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
Karena itu, penyimpangan pembiayaan yang dilakukan secara sengaja dan memenuhi unsur pidana dapat memiliki konsekuensi berbeda dari sekadar kesalahan administratif atau keputusan bisnis yang kemudian menimbulkan pembiayaan bermasalah.
Satu persoalan penting: peristiwa 2018–2021 dan perubahan undang-undang 2023
Ada aspek hukum yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perkara ini.
Dugaan perbuatan yang disampaikan OJK terjadi pada Mei 2018 hingga September 2021. Sementara UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK baru lahir setelah periode peristiwa tersebut.
Artinya, penuntut umum dan hakim harus memperhatikan prinsip hukum pidana mengenai waktu terjadinya perbuatan atau tempus delicti.
Pasal 1 KUHP memuat prinsip legalitas, yaitu seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelum perbuatannya dilakukan. Dalam penerapan hukum pidana, perubahan undang-undang setelah peristiwa juga harus diperiksa berdasarkan ketentuan peralihan dan prinsip penerapan aturan yang lebih menguntungkan terdakwa apabila relevan.
Karena itu, penggunaan pasal yang telah diubah melalui UU P2SK untuk perbuatan pada 2018–2021 harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tidak cukup hanya menyebut bahwa undang-undang tersebut berlaku ketika penyidikan dilakukan.
Hal ini bukan berarti otomatis terdapat kesalahan dalam sangkaan OJK. Namun, persoalan waktu berlakunya ketentuan pidana merupakan bagian penting yang perlu diuji dalam proses peradilan.
Kepastian hukum menuntut agar setiap orang diperiksa berdasarkan aturan yang tepat, termasuk mengenai unsur tindak pidana dan ancaman sanksi yang berlaku terhadap perbuatan pada saat dilakukan.
OJK berwenang menyidik tindak pidana sektor jasa keuangan
Perkara ini juga memperlihatkan semakin pentingnya kewenangan OJK dalam penegakan hukum sektor jasa keuangan.
Melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, kewenangan penyidikan OJK diperkuat. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui POJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
Dalam kerangka tersebut, penyidik OJK memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, meminta keterangan dan dokumen, memanggil pihak terkait, melakukan tindakan penyidikan sesuai ketentuan, serta menyerahkan hasil penyidikan kepada jaksa untuk proses penuntutan.
Dengan demikian, OJK bukan hanya lembaga pengawas yang memberikan sanksi administratif kepada lembaga keuangan. OJK juga memiliki fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya.
Dalam perkara BPRS Khasanah Ummat, OJK menyatakan bahwa proses penanganan telah melalui tahapan pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan.
Rangkaian tersebut memperlihatkan hubungan antara fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan yang menemukan indikasi pelanggaran dapat menjadi pintu masuk untuk pemeriksaan lebih mendalam dan, apabila ditemukan unsur pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Apakah ini korupsi atau tindak pidana perbankan?
Judul pemberitaan CNN Indonesia menggunakan istilah kasus korupsi. Namun, apabila melihat pasal yang disebutkan OJK, konstruksi sangkaan yang diumumkan adalah tindak pidana perbankan syariah.
Perbedaan ini penting. Tindak pidana perbankan syariah memiliki unsur dan dasar hukum tersendiri dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah. Sementara tindak pidana korupsi memiliki unsur yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Tidak setiap penyimpangan penyaluran pembiayaan bank otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Untuk menggunakan UU Tipikor, aparat penegak hukum harus membuktikan unsur-unsur delik korupsi yang relevan, bukan sekadar menunjukkan adanya pembiayaan bermasalah atau kerugian pada suatu bank.
Hal yang sama berlaku terhadap istilah kerugian negara. Potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar dalam pemberitaan ini tidak boleh langsung disebut sebagai kerugian keuangan negara.
Penuntut umum harus menjelaskan siapa pemilik kepentingan yang dirugikan, bagaimana kerugian dihitung, dan apakah unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi.
Pembedaan tersebut bukan sekadar persoalan istilah jurnalistik. Ketepatan klasifikasi tindak pidana menentukan dasar hukum, kewenangan penanganan, unsur pembuktian, hingga konsekuensi hukum bagi para pihak.
Kasus lain menunjukkan pengawasan BPR dan BPRS perlu diperkuat
Perkara Khasanah Ummat bukan satu-satunya perkara tindak pidana di lingkungan bank perekonomian rakyat yang ditangani OJK sepanjang 2026.
Pada Oktober 2026, OJK juga menyerahkan dua tersangka perkara dugaan tindak pidana perbankan di BPR DCN, Malang, kepada jaksa. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pencatatan kredit fiktif, transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan, serta persoalan dana dan aset bank.
Dalam perkara berbeda, OJK pada Juni 2026 mengumumkan penyitaan 41 aset terkait dugaan tindak pidana perbankan syariah di BPRS GP, Medan. OJK menyebut perkara tersebut berkaitan dengan 35 fasilitas pembiayaan atas nama 34 nasabah nominee dengan total plafon sekitar Rp15,47 miliar.
Kedua perkara tersebut bukan bagian dari perkara BPRS Khasanah Ummat. Namun, perkembangan ini menunjukkan bahwa pengawasan tata kelola, dokumentasi pembiayaan, pengikatan agunan, serta pengendalian internal merupakan persoalan penting dalam industri BPR dan BPRS.
Bagi lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, transparansi dan kepatuhan bukan sekadar kewajiban administratif. Keduanya merupakan fondasi kepercayaan nasabah.
Persidangan menjadi penentu akhir
Setelah Tahap II, perhatian berikutnya tertuju kepada Kejaksaan Negeri Banyumas. Jaksa penuntut umum akan mempersiapkan surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Di ruang sidang, sejumlah pertanyaan harus dijawab secara terbuka.
Apakah 21 fasilitas pembiayaan tersebut benar-benar disalurkan dengan menyimpang dari ketentuan? Siapa yang mengusulkan dan menyetujui setiap fasilitas? Apakah terdapat dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya? Apakah terdapat manfaat pribadi atau kepentingan pihak tertentu? Dan bagaimana hubungan antara tindakan masing-masing tersangka dengan potensi kerugian bank?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah dakwaan jaksa dapat dibuktikan.
Pada akhirnya, perkara BPRS Khasanah Ummat tidak boleh berhenti pada keberhasilan menyerahkan tersangka kepada kejaksaan. Ukuran keberhasilan penegakan hukum adalah kemampuan membuktikan tindak pidana secara sah, adil, dan transparan, sekaligus memastikan hak-hak para pihak tetap dihormati.
Dalam industri perbankan, kepercayaan masyarakat dibangun melalui tata kelola yang sehat. Dalam negara hukum, kepercayaan terhadap penegakan hukum dibangun melalui pembuktian yang kuat, bukan sekadar penetapan tersangka. https://jktnews.com – Hommer
Tinggalkan Balasan