Breaking News

DANA PESANGON DI BAWAH KENDALI PEMERINTAH: UJIAN POLITIK PRABOWO DALAM MELINDUNGI PEKERJA.

6929812910f29
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto(DPR RI/Andri)
Bagikan
Lihat Tersimpan

Rencana pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) membuka perdebatan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Di balik persoalan teknis pembentukan lembaga, terdapat pertanyaan politik yang lebih besar: sejauh mana negara mampu menjamin hak pekerja tanpa membebani dunia usaha?

JKTNEWS — Kebijakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan kini menjadi salah satu isu penting dalam hubungan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan buruh.

Melalui Pasal 253, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dana tersebut nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah.

Namun, siapa yang akan mengelolanya masih menjadi perdebatan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 17 November 2026 menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola maupun mekanisme penyetorannya. Ia juga membantah informasi bahwa Danantara telah ditunjuk untuk mengelola dana tersebut.

Kadin mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan lembaga yang sudah ada, sementara KSPI mendukung skema dana cadangan untuk memberikan kepastian pembayaran pesangon kepada pekerja.

Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa DCP bukan sekadar persoalan administrasi keuangan, melainkan kebijakan publik yang memiliki konsekuensi politik dan ekonomi luas.

PRABOWO DIHADAPKAN PADA TIGA KEPENTINGAN

Dalam kebijakan ini, pemerintah menghadapi tiga kepentingan yang harus dipertemukan.

Pertama, pekerja menginginkan jaminan bahwa hak pesangon benar-benar tersedia ketika PHK terjadi.

Kedua, pengusaha membutuhkan kepastian mengenai besaran kewajiban, mekanisme penyetoran, serta dampaknya terhadap arus kas perusahaan.

Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa lembaga pengelola memiliki tata kelola yang transparan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah kebijakan Presiden Prabowo Subianto akan mendapat perhatian. Pemerintah perlu memastikan bahwa perlindungan pekerja tidak berhenti pada rumusan undang-undang, tetapi benar-benar diwujudkan melalui sistem yang dapat dipercaya.

Keputusan mengenai lembaga pengelola juga tidak boleh hanya dilihat dari sisi siapa yang menguasai dana, tetapi harus mempertimbangkan akuntabilitas, pengawasan, dan kepentingan para pekerja.

DPR HARUS IKUT BERTANGGUNG JAWAB

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 merupakan hasil proses legislasi bersama pemerintah dan DPR. Karena itu, tanggung jawab atas kualitas pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari kedua institusi tersebut.

Penyusunan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan harus melibatkan serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan masyarakat secara bermakna.

DPR juga memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa aturan pelaksana tidak menyimpang dari tujuan perlindungan pekerja.

Hal yang harus dijelaskan kepada publik antara lain siapa pengelolanya, bagaimana dana disimpan dan digunakan, bagaimana risiko kerugian ditanggung, serta bagaimana pekerja dapat memperoleh haknya ketika PHK terjadi.

Tanpa kejelasan tersebut, kebijakan yang dimaksudkan memberikan kepastian justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan.

BUKAN SEKADAR MEMBENTUK BADAN BARU

Perdebatan mengenai pilihan antara BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau lembaga khusus baru perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik.

Pembentukan lembaga baru bukan otomatis menjadi solusi. Sebaliknya, penggunaan lembaga yang sudah ada juga harus didukung kesesuaian kewenangan, kapasitas pengelolaan, dan sistem pengawasan.

Yang paling penting, dana pesangon tidak boleh kehilangan tujuan utamanya: menjamin hak pekerja.

Pada akhirnya, Dana Cadangan Pesangon menjadi ujian politik bagi pemerintah dan DPR. Keberhasilan kebijakan ini tidak diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun atau lembaga yang dibentuk, melainkan dari kemampuan negara memastikan pekerja menerima haknya dan perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Bagi pemerintahan Prabowo, tantangannya adalah membangun kebijakan yang tidak hanya menjanjikan perlindungan, tetapi juga menghadirkan kepercayaan. Sebab dalam hubungan industrial, kepercayaan pekerja dan kepastian dunia usaha merupakan dua fondasi yang tidak dapat dipisahkan. https://jlknews.com – Dina Maria

Penulis

admin@jktnews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *