Penggeledahan posko yang diduga berkaitan dengan Kombes IM membuka babak baru penyidikan dugaan makar. Namun, dalam perspektif hukum, keberadaan posko, dokumen, dan spanduk tidak otomatis membuktikan adanya permufakatan makar.
JKTNEWS — Pengusutan dugaan tindak pidana makar oleh Bareskrim Polri memasuki perkembangan baru setelah penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Bogor dan Tangerang. Salah satu lokasi di Cibinong, Kabupaten Bogor, diduga menjadi tempat berlangsungnya permufakatan makar yang berkaitan dengan Kombes Pol. Iman Imanuddin atau Kombes IM.
Polisi menyebut menemukan sejumlah dokumen dan spanduk yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap rangkaian perbuatan dan menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Pertanyaannya, apakah temuan tersebut sudah cukup untuk membuktikan makar? Pasal 196 KUHP Jadi Kunci Pembuktian
Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memberlakukan KUHP Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023.
Pasal 160 menjelaskan pengertian makar sebagai niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan. Sementara itu, Pasal 196 mengatur bahwa permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar sebagaimana Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dapat dipidana.
Ketentuan ini berarti aparat tidak harus menunggu makar terlaksana. Namun, penyidik tetap wajib membuktikan adanya kesepakatan atau persiapan yang benar-benar mengarah pada tindak pidana.
Pertemuan, komunikasi, keberadaan posko, maupun dokumen tertentu tidak otomatis memenuhi unsur tersebut. Harus ada bukti mengenai tujuan, kesepakatan, rencana, dan peran masing-masing pihak.
Dengan demikian, penyidik perlu menjelaskan apakah posko di Cibinong benar-benar digunakan untuk menyusun rencana makar atau memiliki fungsi lain yang tidak melanggar hukum.
Jangan Kriminalisasi Aktivitas Politik yang Sah
Perkara makar memang menyangkut keamanan negara dan keberlangsungan pemerintahan. Negara wajib bertindak tegas terhadap setiap upaya yang memenuhi unsur tindak pidana.
Namun, penegakan hukum juga harus menghormati kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul sebagaimana dijamin konstitusi.
Batasnya harus jelas: kritik terhadap pemerintah, pertemuan politik, dan aktivitas organisasi tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai makar. Penetapan tindak pidana harus didasarkan pada perbuatan konkret dan alat bukti yang sah.
Selain itu, apabila terdapat keterkaitan dengan perkara penyadapan ilegal, masing-masing perkara harus dibuktikan secara terpisah. Status tersangka dalam satu perkara tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam perkara makar.
Polri Diuji, Jangan Sampai Tuduhan Mendahului Bukti
Kasus ini menjadi ujian profesionalitas Bareskrim Polri. Penggeledahan dan penyitaan barang bukti harus diikuti analisis yang mampu menjelaskan hubungan antara orang, tempat, komunikasi, dokumen, serta tujuan perbuatan yang disangkakan.
Koordinasi dengan kejaksaan juga penting untuk menguji kecukupan alat bukti dan ketepatan penerapan pasal.
Kombes IM dan pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan tetap harus diperlakukan sesuai status hukumnya. Asas praduga tidak bersalah wajib dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan sekadar siapa yang memiliki posko atau dokumen apa yang ditemukan, melainkan apakah unsur permufakatan dan persiapan makar benar-benar dapat dibuktikan.
Makar adalah kejahatan serius terhadap negara. Karena itu, pembuktiannya tidak boleh dilakukan secara serampangan. Polri harus tegas mengungkap ancaman terhadap negara, tetapi juga wajib memastikan bahwa hukum tidak berubah menjadi alat untuk mengkriminalisasi aktivitas politik yang sah. Dalam negara hukum, keamanan negara dan keadilan harus berjalan beriringan. https://jktnews.com – Jefry Gerzon





Tinggalkan Balasan