JKTNEWS — Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan surat keterangan penyetaraan ijazah, persoalan tersebut kini bergerak ke wilayah politik parlemen.
Perkembangan ini menghadirkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar perdebatan mengenai dokumen administratif. Publik kini menyoroti bagaimana partai-partai politik di DPR menyikapi putusan pengadilan, sekaligus mempertanyakan apakah aturan persyaratan calon presiden dan wakil presiden selama ini telah diterapkan secara konsisten.
Putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran menjadi momentum baru bagi sejumlah partai untuk mendorong evaluasi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan PDI Perjuangan mulai membangun komunikasi politik untuk membahas kemungkinan tindak lanjut melalui DPR.
Situasi ini memperlihatkan bahwa polemik yang semula berkembang dalam ranah hukum administrasi negara kini berpotensi menjadi agenda politik nasional.
Putusan MA Mengubah Peta Pembicaraan Politik
Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah yang digunakan dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Putusan tersebut menjadi perkembangan penting setelah sebelumnya MK, melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. MK juga menegaskan bahwa pembatalan atau diskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden tidak dapat dilakukan melalui perkara tersebut.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut penilaian mengenai keabsahan dan keterpenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden merupakan ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan.
Dengan demikian, terdapat dua persoalan hukum yang perlu dibedakan: pertimbangan MK mengenai bukti pendidikan dan kewenangan penyelesaian perkara, serta putusan MA mengenai legalitas surat keterangan penyetaraan dalam ranah administrasi pemerintahan.
Perbedaan ruang lingkup tersebut penting agar putusan pengadilan tidak ditafsirkan melampaui amar dan kewenangan masing-masing lembaga.
PDIP dan PKS Mulai Membangun Komunikasi Politik
Perkembangan terbaru memperlihatkan adanya komunikasi antara sejumlah kekuatan politik di parlemen.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengungkapkan bahwa partainya telah menjalin komunikasi informal dengan beberapa partai, termasuk PDI Perjuangan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya dialog dengan sejumlah partai politik. PDIP menilai komunikasi lintas fraksi diperlukan karena partai tersebut tidak dapat bergerak sendiri dalam pembahasan di DPR.
PDIP memiliki 110 kursi di DPR. Karena itu, apabila persoalan tersebut akan dibawa ke pembahasan formal, dukungan dan komunikasi dengan fraksi lain menjadi bagian penting dari proses politik.
Dari PKB, Ketua Kelompok Fraksi di Komisi II DPR Muhammad Khozin juga menyatakan partainya terus membangun komunikasi dengan sejumlah partai. PKB ingin memastikan setiap langkah politik memiliki dasar hukum yang jelas dengan mempertimbangkan putusan MK dan MA.
Meski demikian, komunikasi informal antarpartai belum dapat diartikan sebagai kesepakatan untuk menggunakan hak angket atau membentuk langkah politik tertentu.
Golkar dan Partai Lain Memilih Berhati-hati
Tidak semua partai langsung mengambil posisi yang sama. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa putusan MA harus dihormati. Namun, Golkar masih ingin mempelajari salinan lengkap putusan sebelum menentukan sikap.
Golkar juga melihat bahwa persoalan hukum dan politik harus dibedakan. Setelah proses hukum menghasilkan putusan, pembicaraan berikutnya dapat berkembang ke ranah politik dan evaluasi kebijakan.
Sementara itu, sejumlah pihak yang mendukung Gibran menilai pembatalan surat keterangan administratif tidak otomatis membatalkan hasil Pilpres 2024 ataupun mengakhiri jabatan Wakil Presiden.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa DPR belum memiliki satu sikap politik yang seragam.
Persoalan yang Lebih Besar: Standar Persyaratan Pemimpin Nasional
Di luar kepentingan masing-masing partai, polemik ini membawa pertanyaan mendasar mengenai standar persyaratan calon pemimpin nasional.
Undang-Undang Pemilu mengatur persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden.
Persoalannya, bagaimana standar tersebut dibuktikan apabila seseorang menempuh pendidikan di luar negeri? Dokumen apa yang harus menjadi dasar penyetaraan? Siapa yang bertanggung jawab melakukan verifikasi? Dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban apabila kemudian ditemukan persoalan dalam dokumen yang digunakan?
Pertanyaan tersebut tidak hanya relevan bagi Gibran. Ini menyangkut seluruh calon pemimpin nasional pada pemilu mendatang.
Karena itu, evaluasi aturan persyaratan pendidikan seharusnya diarahkan pada kejelasan standar, prosedur verifikasi, transparansi administrasi, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai aturan yang sama ditafsirkan berbeda hanya karena perbedaan kepentingan politik atau posisi seseorang dalam kekuasaan.
DPR Berada di Persimpangan Kepentingan Politik dan Pengawasan
Apabila isu ini dibawa ke DPR, terdapat beberapa jalur yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertama, pembahasan melalui Komisi II DPR yang memiliki lingkup kerja berkaitan dengan pemerintahan dalam negeri dan kepemiluan.
Kedua, penggunaan fungsi pengawasan DPR untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai proses penerbitan surat keterangan penyetaraan, termasuk prosedur verifikasi dan dasar administratif yang digunakan.
Ketiga, pembahasan kemungkinan evaluasi regulasi persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden agar tidak menimbulkan persoalan serupa pada pemilu berikutnya.
Adapun penggunaan hak angket bukanlah konsekuensi otomatis dari putusan MA. Mekanisme tersebut memiliki persyaratan, prosedur, dan objek pengawasan tersendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Di sinilah ujian politik bagi partai-partai di DPR: apakah mereka akan menjadikan persoalan ini sebagai momentum memperbaiki tata kelola persyaratan jabatan publik, atau justru membiarkannya berkembang menjadi pertarungan kepentingan antarporos politik.
Jangan Sampai Negara Hanya Sibuk dengan Kepentingan Elite
Polemik ijazah Gibran juga memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam kehidupan demokrasi Indonesia: kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penegakan aturan.
Masyarakat tentu berhak memperoleh penjelasan yang terbuka mengenai persoalan yang menyangkut persyaratan pejabat publik. Namun, penyelesaiannya harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan hukum, bukan melalui tekanan politik atau penghakiman sepihak.
Partai politik, DPR, pemerintah, dan lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memastikan bahwa persyaratan jabatan publik diterapkan secara transparan dan setara.
Jika memang terdapat kelemahan dalam sistem verifikasi dokumen pendidikan calon presiden dan wakil presiden, persoalan tersebut perlu diperbaiki melalui mekanisme hukum dan legislasi yang tepat.
Demokrasi tidak cukup hanya memastikan siapa yang menang dalam pemilu. Demokrasi juga menuntut agar proses pencalonan, persyaratan, dan penyelenggaraan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, polemik ini bukan semata-mata tentang Gibran Rakabuming Raka. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana negara memastikan bahwa setiap orang yang menduduki jabatan publik tunduk pada standar hukum yang sama.
Sebab, dalam negara demokrasi, jabatan boleh diperoleh melalui kemenangan politik, tetapi legitimasi pemerintahan harus terus dijaga melalui kepatuhan terhadap konstitusi, transparansi, dan akuntabilitas.
Eckie Nunuhitu – Pemerhati Kebijakan Publik & Keuangan Negara
Tinggalkan Balasan