JKTNEWS | EKONOMI BISNIS
Jakarta, https://jktnews.com — Pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 tetap berada di kisaran 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, bagi dunia usaha, keberhasilan menjaga rasio fiskal belum tentu berarti iklim bisnis semakin sehat. Pengusaha membutuhkan lebih dari sekadar anggaran yang terkendali: mereka membutuhkan pasar yang tumbuh, biaya produksi yang kompetitif, regulasi yang konsisten, akses pembiayaan yang terjangkau, dan kepastian bahwa investasi hari ini dapat menghasilkan keuntungan pada masa mendatang.
Inilah persoalan utama di balik kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menjaga defisit APBN 2026. Di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintah, disiplin fiskal memang penting. Akan tetapi, kebijakan anggaran juga harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap perusahaan yang menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, membangun kapasitas produksi, dan menggerakkan rantai pasok domestik.
Bagi pengusaha, pertanyaan terpenting bukan hanya berapa persen defisit APBN, melainkan apakah kebijakan pemerintah membuat bisnis lebih mudah berkembang atau justru menambah beban usaha.
Sebab, rasio fiskal yang terjaga tidak otomatis membuat biaya logistik turun, penjualan meningkat, perizinan lebih sederhana, atau modal kerja lebih mudah diperoleh.
Defisit terkendali belum tentu berarti iklim usaha membaik
Menjaga defisit di bawah ambang 3 persen PDB merupakan bagian penting dari kerangka disiplin fiskal Indonesia. Kebijakan tersebut membantu menjaga kredibilitas pemerintah dalam mengelola anggaran dan memenuhi kewajiban pembiayaan.
Namun, dunia usaha menghadapi persoalan yang jauh lebih konkret.
Perusahaan harus menghitung harga bahan baku, upah pekerja, biaya energi, bunga pinjaman, ongkos distribusi, kewajiban pajak, dan risiko perubahan regulasi. Sementara itu, penjualan sangat bergantung pada daya beli konsumen dan kepastian permintaan.
Ketika biaya meningkat lebih cepat daripada pendapatan, margin keuntungan menyusut. Perusahaan dapat menunda ekspansi, mengurangi perekrutan, atau membatasi pembelian bahan baku. Bagi UMKM, tekanan terhadap arus kas bahkan dapat mengganggu kemampuan membayar pemasok dan cicilan pinjaman.
Dalam situasi seperti ini, stabilitas fiskal baru benar-benar bermanfaat bagi pengusaha apabila disertai kebijakan yang menjaga daya beli, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kepastian berusaha.
Pemerintah perlu memastikan bahwa disiplin anggaran tidak hanya menghasilkan rasio yang terlihat baik, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan perusahaan tumbuh.
Belanja negara harus menciptakan pasar bagi sektor swasta
APBN memiliki peran penting dalam membentuk permintaan ekonomi. Belanja pemerintah untuk infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, layanan publik, serta program sosial dapat menciptakan peluang bisnis bagi produsen, kontraktor, distributor, dan pemasok domestik.
Namun, besarnya belanja tidak otomatis menjamin manfaat yang merata.
Pertanyaan pentingnya adalah seberapa besar belanja tersebut melibatkan perusahaan nasional, membuka kesempatan bagi UMKM, meningkatkan penggunaan bahan baku lokal, dan membangun rantai pasok yang berkelanjutan.
Jika proyek pemerintah hanya menghasilkan kontrak bagi segelintir perusahaan tanpa memperluas partisipasi pemasok domestik, efek penggandanya terhadap perekonomian dapat menjadi terbatas.
Sebaliknya, apabila pengadaan pemerintah dirancang secara transparan, pembayaran kepada pemasok dilakukan tepat waktu, dan persyaratan tender memberikan kesempatan yang wajar kepada usaha kecil, APBN dapat menjadi penggerak aktivitas bisnis yang lebih luas.
Bagi pengusaha, kepastian pembayaran sama pentingnya dengan kepastian memperoleh kontrak. Perusahaan yang harus menunggu pembayaran terlalu lama akan menanggung tambahan kebutuhan modal kerja, biaya bunga, dan risiko gangguan operasional.
Karena itu, kualitas belanja negara harus diukur tidak hanya dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dihasilkan dan kelancaran arus dana kepada pelaku usaha.
UMKM tidak cukup diberi kredit, mereka membutuhkan pelanggan
Kredit Usaha Rakyat dan berbagai skema pembiayaan dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan modal. Namun, akses kredit bukan satu-satunya persoalan yang menentukan keberhasilan usaha.
Pinjaman harus dibayar kembali. Jika omzet tidak meningkat, tambahan modal justru dapat menambah tekanan keuangan.
UMKM membutuhkan akses pasar, kontrak pembelian yang berkelanjutan, pendampingan produktivitas, kepastian pembayaran, dan hubungan dengan perusahaan besar maupun industri pengolahan.
Petani bahan baku, misalnya, tidak hanya membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan produksi. Mereka juga membutuhkan kepastian pembeli, standar mutu yang jelas, fasilitas pascapanen, dan mekanisme harga yang memungkinkan kegiatan usaha tetap menguntungkan.
Hal serupa berlaku bagi produsen makanan, industri kecil, pemasok komponen, dan usaha perdagangan. Modal menjadi produktif ketika bertemu dengan permintaan pasar yang nyata.
Karena itu, efektivitas kebijakan ekonomi tidak cukup diukur dari jumlah kredit yang disalurkan atau jumlah usaha yang menerima bantuan. Pemerintah perlu melihat apakah omzet, produktivitas, kelangsungan usaha, dan kemampuan membayar kewajiban benar-benar membaik.
Dunia usaha tidak hanya membutuhkan akses terhadap uang. Dunia usaha membutuhkan kesempatan untuk menghasilkan uang dari kegiatan produktif.
Pajak dan regulasi: kepastian lebih berharga daripada kejutan
Bagi perusahaan, kepastian kebijakan merupakan bagian penting dari perhitungan investasi.
Keputusan membangun pabrik, membeli mesin, menambah tenaga kerja, atau memperluas jaringan distribusi membutuhkan proyeksi biaya dan pendapatan untuk beberapa tahun ke depan. Perubahan aturan yang mendadak dapat mengubah perhitungan tersebut.
Pemerintah tentu membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Namun, administrasi perpajakan yang jelas, prosedur yang konsisten, serta pelayanan yang tepat waktu juga penting untuk menjaga kesehatan arus kas perusahaan.
Hal yang sama berlaku pada perizinan, tata niaga, ketentuan impor bahan baku, standar produk, dan kebijakan sektoral. Perusahaan akan lebih mudah mengambil keputusan apabila aturan dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan tidak menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak proporsional.
Bagi investor, kepastian hukum bukan sekadar persoalan administratif. Ia memengaruhi risiko, biaya modal, dan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan.
Karena itu, menjaga APBN tetap terkendali perlu berjalan seiring dengan reformasi yang membuat kegiatan usaha semakin produktif dan efisien.
Risiko pembiayaan negara juga perlu diperhitungkan
Defisit anggaran membutuhkan pembiayaan. Besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah, kondisi suku bunga, dan minat investor terhadap surat berharga negara dapat memengaruhi kondisi pasar keuangan.
Jika biaya pembiayaan meningkat, pemerintah berpotensi menghadapi beban bunga yang lebih besar pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi pasar yang lebih ketat juga dapat memengaruhi biaya pendanaan perusahaan, meskipun dampaknya bergantung pada kebijakan moneter, likuiditas perbankan, risiko kredit, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Karena itu, pengusaha perlu memperhatikan bukan hanya target defisit, tetapi juga komposisi pembiayaan, beban bunga, prospek penerimaan negara, dan arah suku bunga.
Bagi perusahaan yang bergantung pada pinjaman, perubahan biaya pendanaan dapat memengaruhi keputusan ekspansi, pembelian aset, dan penambahan kapasitas produksi.
Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan negara dan tersedianya sumber dana yang memadai bagi sektor swasta. Tujuannya bukan mengurangi pembiayaan pemerintah secara membabi buta, melainkan memastikan kebijakan fiskal mendukung investasi produktif di seluruh perekonomian.
Lima indikator yang lebih relevan bagi pengusaha
Untuk menilai apakah APBN 2026 benar-benar mendukung dunia usaha, pemerintah dan pelaku pasar perlu memperhatikan setidaknya lima indikator.
- Pertumbuhan permintaan. Apakah konsumsi rumah tangga dan pesanan perusahaan meningkat sehingga pelaku usaha memiliki alasan untuk menambah produksi?
- Biaya menjalankan bisnis. Apakah biaya logistik, energi, pembiayaan, dan kepatuhan regulasi semakin efisien?
- Arus kas dan akses modal kerja. Apakah perusahaan memperoleh pembiayaan dengan biaya yang wajar, sementara pembayaran proyek dan kewajiban pemerintah kepada pemasok berlangsung tepat waktu?
- Investasi dan produktivitas. Apakah perusahaan menambah kapasitas produksi, menggunakan teknologi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan menciptakan pekerjaan produktif?
- Kepastian kebijakan. Apakah regulasi perpajakan, perizinan, pengadaan, dan tata niaga dapat diprediksi serta diterapkan secara konsisten?
Indikator-indikator tersebut membantu menghubungkan disiplin fiskal dengan pengalaman nyata perusahaan. Rasio defisit tetap penting, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan kesehatan iklim bisnis.
Penutup: APBN yang sehat harus membuat usaha ikut sehat
Menjaga defisit APBN 2026 di kisaran 2,85 persen PDB merupakan bagian dari upaya mempertahankan disiplin fiskal. Namun, dunia usaha akan menilai kebijakan pemerintah berdasarkan hasil yang lebih nyata: apakah pasar berkembang, investasi meningkat, biaya produksi lebih efisien, dan kesempatan usaha semakin luas.
Pemerintah tidak perlu mempertentangkan disiplin anggaran dengan pertumbuhan bisnis. Keduanya justru harus saling mendukung. Belanja yang produktif dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, sementara perusahaan yang tumbuh dapat memperluas lapangan kerja dan memperkuat basis penerimaan pajak.
Sebaliknya, rasio fiskal yang terjaga tidak akan cukup apabila perusahaan terus menghadapi ketidakpastian, pasar yang lemah, dan biaya usaha yang menghambat ekspansi.
Karena itu, ukuran keberhasilan APBN seharusnya tidak berhenti pada seberapa baik pemerintah menjaga angka defisit, tetapi juga seberapa efektif anggaran membantu sektor swasta menciptakan nilai tambah.
Bagi dunia usaha, APBN yang baik bukan hanya APBN yang terkendali di atas kertas. APBN yang baik adalah APBN yang menciptakan pasar, menjaga kepastian, memperkuat produktivitas, dan memberi ruang bagi perusahaan untuk tumbuh tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal negara.
https://jktnews.com – Dina Maria
Tinggalkan Balasan