Empat Perwira Polri Terseret, Pasal 191 dan 193 KUHP Jadi Sorotan.

JKTNEWS – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak lagi sekadar menjadi persoalan pelanggaran prosedur kepolisian atau kejahatan teknologi informasi. Perkara ini mulai memasuki wilayah hukum yang jauh lebih serius setelah muncul pertanyaan mengenai kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar terhadap Presiden dan pemerintahan.

Pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Selasa (10/11/2026) yang menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terlibat dalam penyadapan ilegal, termasuk anggota internal Polri, memperlihatkan keseriusan institusi kepolisian menangani perkara tersebut.

Suyudi bahkan menyebut tindakan penyadapan terhadap pemimpin tertinggi negara sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi.

Namun, persoalan hukum yang lebih mendasar justru terletak pada tujuan di balik tindakan tersebut.

Apakah penyadapan hanya dilakukan untuk memperoleh informasi secara ilegal? Ataukah terdapat tujuan yang lebih jauh, seperti mengumpulkan informasi strategis untuk melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan?

Jika kemungkinan kedua dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah, perkara ini berpotensi berkembang dari tindak pidana penyadapan menjadi persoalan serius terhadap keamanan negara dan konstitusi.

Di sinilah ketentuan mengenai makar dalam KUHP Nasional menjadi relevan untuk diperiksa.

Empat Perwira Tinggi Polri dan Dugaan Penyadapan Presiden

Berdasarkan pemberitaan detikNews yang mengutip ANTARA, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menduga tindakan penyadapan berlangsung sepanjang 2025–2026. Sasaran yang disebut dalam penyidikan tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan kalangan pengusaha.

Penyidik juga menduga terdapat penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak digital.

Menurut keterangan Bareskrim, tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara satu tersangka lainnya belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke.

Rangkaian dugaan perbuatan tersebut menghadirkan pertanyaan hukum yang harus dijawab melalui penyidikan: apakah terdapat penggunaan kewenangan secara ilegal, siapa yang memerintahkan, apa tujuan pengumpulan informasi, dan apakah terdapat rencana yang lebih besar di balik aktivitas tersebut?

Pertanyaan mengenai tujuan dan motif menjadi sangat penting karena dalam hukum pidana, suatu tindakan tidak selalu dapat dikualifikasikan berdasarkan akibat atau bentuk perbuatannya saja. Unsur kesengajaan, maksud, hubungan antarperbuatan, dan pembuktian juga harus diperiksa.

Pasal 191 KUHP: Makar terhadap Presiden

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal tersebut mengatur:

“Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Ketentuan ini memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat.

Ada tiga tujuan perbuatan yang secara khusus diatur dalam pasal tersebut:

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden.
2. Makar dengan maksud merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden.
3. Makar dengan maksud menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Unsur ketiga menjadi bagian yang menarik untuk dicermati dalam kasus dugaan penyadapan ini.

Apabila penyidik menemukan bukti bahwa penyadapan tidak sekadar bertujuan memperoleh informasi, melainkan merupakan bagian dari rencana sistematis untuk melumpuhkan Presiden, menghambat pelaksanaan tugas kenegaraan, atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, maka relevansi Pasal 191 perlu diuji secara serius.

Namun, harus ditegaskan bahwa penyadapan ilegal terhadap Presiden tidak otomatis memenuhi unsur makar.

Penyidik harus membuktikan adanya maksud khusus sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, sekaligus unsur makar yang didefinisikan dalam KUHP.

Artinya, hubungan antara aktivitas penyadapan dan tujuan melumpuhkan Presiden harus dibuktikan, bukan sekadar diasumsikan.

Pasal 193 KUHP: Apakah Ada Tujuan Menggulingkan Pemerintah?

Selain Pasal 191, ketentuan lain yang relevan adalah Pasal 193 KUHP Nasional mengenai makar terhadap pemerintah.

Pasal 193 ayat (1) menyatakan:

“Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Sementara ayat (2) mengatur bahwa pemimpin atau pengatur makar dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun.

Penjelasan Pasal 193 memberikan batasan penting mengenai pengertian menggulingkan pemerintah.

Yang dimaksud adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut UUD 1945.

Dengan demikian, persoalan yang harus ditelusuri bukan sekadar apakah terdapat penyadapan terhadap Presiden, melainkan apakah aktivitas tersebut memiliki hubungan dengan rencana untuk mengubah atau mengganti susunan pemerintahan secara inkonstitusional.

Jika penyidikan menemukan adanya perencanaan, koordinasi, pembagian peran, serta tindakan yang diarahkan untuk menggulingkan pemerintahan, Pasal 193 dapat menjadi salah satu ketentuan yang perlu dipertimbangkan.

Sebaliknya, apabila bukti hanya menunjukkan tindakan penyadapan ilegal tanpa maksud menggulingkan pemerintahan, penerapan pasal makar tidak dapat dipaksakan.

Perbedaan ini penting untuk menjaga agar penegakan hukum tidak berkembang menjadi kriminalisasi berdasarkan asumsi politik.

Apa yang Dimaksud dengan Makar Menurut KUHP Baru?

Persoalan berikutnya adalah bagaimana hukum mendefinisikan makar.

Pasal 160 UU Nomor 1 Tahun 2023 memberikan definisi:

“Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.”

Definisi ini memperlihatkan bahwa makar bukan sekadar niat, ketidaksukaan terhadap Presiden, kritik terhadap pemerintah, atau tindakan yang dianggap tidak loyal.

Harus terdapat niat melakukan serangan yang telah diwujudkan melalui persiapan perbuatan.

Karena itu, penyidik perlu mengungkap sejumlah aspek penting:

• Apakah terdapat perencanaan yang terstruktur?
• Apakah perangkat penyadapan digunakan untuk mengumpulkan informasi strategis mengenai Presiden?
• Apakah informasi tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan suatu serangan?
• Apakah terdapat pembagian tugas dan koordinasi antarpihak?
• Apakah tujuan akhirnya berkaitan dengan melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan?

Bukti komunikasi, dokumen elektronik, rekam jejak digital, instruksi, aliran dana, serta hubungan antarpihak dapat menjadi bagian dari materi pembuktian sepanjang diperoleh dan diperiksa sesuai hukum.

Dengan demikian, penyidik tidak cukup hanya membuktikan bahwa penyadapan telah terjadi. Apabila hendak menerapkan pasal makar, harus dibuktikan pula hubungan antara tindakan tersebut dengan tujuan serangan sebagaimana dimaksud dalam KUHP.

Pasal 196: Permufakatan Jahat dan Persiapan Makar

Ada satu ketentuan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian, yakni Pasal 196 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Pasal ini mengatur pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194.

Ketentuan ini penting karena dugaan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang tidak cukup dinilai hanya dari tindakan masing-masing individu.

Penyidik perlu menelusuri apakah terdapat kesepakatan bersama untuk melakukan tindakan yang memenuhi unsur makar atau persiapan menuju tindak pidana tersebut.

Dalam konteks kasus penyadapan, pertanyaan hukumnya menjadi lebih luas:

Apakah para pihak hanya melakukan akses dan penyadapan ilegal secara bersama-sama, atau terdapat kesepakatan yang lebih jauh untuk mempersiapkan serangan terhadap Presiden maupun pemerintahan?

Dua kemungkinan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Pasal 13 KUHP juga mengatur permufakatan jahat sebagai kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana. Namun, pemidanaan atas permufakatan jahat hanya dapat dilakukan apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.

Karena Pasal 196 secara khusus mengatur permufakatan jahat dan persiapan untuk tindak pidana makar, penyidik perlu menguji ketentuan tersebut berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan.

Penyadapan Ilegal Juga Memiliki Ancaman Pidana Tersendiri

Terlepas dari kemungkinan penerapan pasal makar, tindakan penyadapan ilegal telah memiliki pengaturan tersendiri dalam KUHP Nasional.

Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak kategori VI.

Pasal 258 ayat (2) juga mengatur penyiaran atau penyebarluasan hasil pembicaraan maupun perekaman ilegal tersebut dengan ancaman pidana yang sama.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum membedakan antara tindakan penyadapan ilegal dan kemungkinan tindak pidana lain yang memiliki tujuan lebih luas.

Apabila terdapat penghapusan atau penghancuran barang bukti untuk mengganggu proses peradilan, penyidik juga perlu menguji ketentuan mengenai penyesatan proses peradilan dalam Pasal 278 KUHP, sesuai waktu, maksud, dan unsur perbuatannya.

Sementara itu, penyidikan perkara ini juga diberitakan menggunakan ketentuan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, satu rangkaian peristiwa berpotensi mengandung beberapa tindak pidana yang berbeda. Namun, setiap pasal harus dibuktikan berdasarkan unsur masing-masing dan tidak boleh diterapkan secara otomatis hanya karena terjadi dalam satu perkara.

Yusril: Indikasi Makar Masih Didalami, Belum Ditetapkan sebagai Pasal Tersangka

Hal yang menarik adalah pemerintah sendiri telah memberikan penjelasan mengenai kemungkinan penerapan pasal makar.

Pada 4 November 2026, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami indikasi makar dalam perkara penyadapan Presiden.

Yusril menjelaskan bahwa pasal yang saat itu diterapkan masih berkaitan dengan penyadapan ilegal dan tindak pidana ITE. Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP mengenai makar belum diterapkan kepada para tersangka.

Menurut Yusril, penyidik harus mengungkap tujuan sesungguhnya dari aktivitas penyadapan, termasuk kemungkinan adanya upaya membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas pemerintahan.

Ia juga mengingatkan bahwa penerapan pasal makar tidak boleh dilakukan terlalu dini tanpa dukungan fakta dan alat bukti yang memadai.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena memperlihatkan bahwa kemungkinan makar memang telah masuk dalam ruang pendalaman aparat dan pemerintah, tetapi belum menjadi kesimpulan hukum.

Dalam negara hukum, kehati-hatian seperti ini diperlukan agar penegakan hukum tidak berubah menjadi penetapan pidana berdasarkan persepsi atau tekanan opini publik.

Ada Persoalan Penting: Waktu Kejadian dan Penerapan KUHP

Aspek hukum lain yang tidak boleh diabaikan adalah waktu terjadinya dugaan perbuatan.   Berdasarkan keterangan penyidik, aktivitas yang dipersoalkan diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Artinya, penyidik perlu memisahkan dan mengidentifikasi waktu setiap perbuatan yang diduga dilakukan.

Pasal 1 KUHP mengatur asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Pasal 3 mengatur ketentuan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu perbuatan dilakukan, termasuk penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi pelaku dalam kondisi yang diatur undang-undang.

Karena itu, dugaan tindakan pada 2025 tidak boleh begitu saja dinilai menggunakan ketentuan KUHP baru tanpa memperhatikan asas hukum yang berlaku menurut waktu.

Pemisahan waktu perbuatan ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari penerapan ketentuan pidana secara retroaktif yang bertentangan dengan asas legalitas.

Presiden Memerintahkan Pengusutan, Tetapi Proses Hukum Harus Tetap Objektif

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta Kapolri mengusut tuntas dugaan penyadapan tersebut secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Arahan itu disampaikan melalui Mensesneg Prasetyo Hadi pada 4 November 2026.

Prasetyo juga menyampaikan pandangan pemerintah bahwa tindakan penyadapan tersebut mungkin mengarah pada perbuatan makar karena berpotensi membahayakan keselamatan dan kepentingan negara.

Namun, pandangan pemerintah tersebut tetap harus diuji melalui proses penyidikan dan peradilan.   Dalam konteks ini, terdapat dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan.

Pertama, negara berkewajiban melindungi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dari tindakan ilegal yang dapat mengancam keselamatan maupun pelaksanaan tugas konstitusional.

Kedua, aparat penegak hukum wajib menjamin bahwa seluruh proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan hukum, alat bukti yang sah, dan prinsip praduga tidak bersalah.

Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun, tidak boleh pula ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum proses pembuktian selesai.

Jangan Berhenti pada Pelaku, Ungkap Tujuan dan Rantai Komandonya

Salah satu pertanyaan paling penting dalam perkara ini adalah apakah penyidikan akan berhenti pada pembuktian aktivitas penyadapan atau berkembang untuk mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa.

Jika benar terdapat penghapusan hasil penyadapan, penyidik perlu mengungkap siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan, bagaimana prosesnya, dan apa tujuan penghilangan data tersebut.

Jika terdapat beberapa pihak yang terlibat, hubungan komunikasi, pembagian peran, serta kemungkinan adanya struktur koordinasi juga perlu diperiksa.

Terlebih apabila dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara dan sejumlah tokoh lainnya.

Dalam perspektif hukum, rangkaian informasi tersebut dapat membantu penyidik membedakan antara tindak pidana penyadapan, penyalahgunaan kewenangan, akses ilegal, dan kemungkinan tindak pidana terhadap keamanan negara.

Kejelasan mengenai motif dan tujuan menjadi sangat menentukan apabila aparat hendak memperluas penerapan pasal menuju tindak pidana makar.

Makar Bukan Tuduhan Politik, Melainkan Delik yang Harus Dibuktikan

Pada akhirnya, kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di Indonesia.

Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP telah menyediakan dasar hukum untuk menindak perbuatan makar terhadap Presiden maupun pemerintahan. Pasal 196 juga mengatur permufakatan jahat dan persiapan terhadap tindak pidana tersebut.

Namun, keberadaan aturan hukum tidak berarti setiap tindakan penyadapan terhadap Presiden otomatis merupakan makar.

Harus ada pembuktian mengenai maksud melakukan serangan, persiapan perbuatan, serta tujuan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana yang relevan.

Jika bukti menunjukkan bahwa penyadapan hanya merupakan tindakan ilegal untuk memperoleh informasi, penanganannya harus mengikuti ketentuan pidana yang sesuai.

Tetapi jika ditemukan bukti bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari rencana untuk membunuh, merampas kemerdekaan, melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional, maka penerapan pasal makar harus dipertimbangkan secara serius oleh aparat penegak hukum.

Di sinilah batas antara kejahatan elektronik dan kejahatan terhadap keamanan negara harus dibuktikan secara terang.

Publik tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa pelaku akan ditindak tegas. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab, apa motifnya, dan apakah terdapat rencana yang lebih besar di balik dugaan penyadapan tersebut.

Sebab, apabila kewenangan aparat negara diduga digunakan untuk mengumpulkan informasi secara ilegal terhadap Presiden dan pejabat negara, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran disiplin institusi.

Ini menyangkut keamanan negara, perlindungan konstitusi, dan kepercayaan rakyat terhadap sistem penegakan hukum.

Negara harus tegas terhadap setiap tindakan yang mengancam konstitusi. Tetapi ketegasan itu harus berjalan bersama pembuktian, kepastian hukum, dan keadilan.

Makar tidak boleh menjadi sekadar label politik. Makar harus dibuktikan sebagai tindak pidana berdasarkan undang-undang. https://jktnews.com – Kang Oktov