Jakarta, jktnews.com — Ketahanan nasional selama ini kerap dibayangkan melalui kekuatan pertahanan, alutsista, kemampuan militer, dan kesiapan menghadapi ancaman dari luar. Namun ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: seberapa kuat sebuah negara jika rakyatnya tidak sehat?
Pertanyaan itulah yang mengemuka dalam Coffee Morning – Dialog Kebangsaan “Rakyat Sehat, Negara Kuat” yang digelar Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) bersama Rumah Sakit Pusat Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan (RS Pusrehab Medik Kemhan RI) di Fairmont Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Sekitar 100 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan hadir dalam forum yang menggunakan format Round Table Executive. Format tersebut membuka ruang dialog yang relatif setara untuk membahas kesehatan bukan semata sebagai persoalan medis, tetapi sebagai bagian dari kekuatan bangsa.
Kesehatan masyarakat sebagai fondasi ketahanan nasional. Dalam forum tersebut, Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisejati menegaskan bahwa pembangunan kesehatan perlu bergeser dari pendekatan yang semata-mata kuratif menuju kesadaran, pencegahan dan kemandirian kesehatan masyarakat.
“Negara yang kuat harus ditopang oleh rakyat yang sehat.” Pernyataan tersebut terdengar sederhana. Namun jika ditarik lebih jauh, konsekuensinya cukup besar: kesehatan seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai sektor pelayanan publik, tetapi sebagai investasi strategis negara.
Negara kuat, tetapi rakyat sehatnya bagaimana?
Selama bertahun-tahun, pembicaraan mengenai ketahanan nasional lebih mudah dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan.
Padahal, ketahanan sebuah negara juga sangat bergantung pada kualitas manusianya.
Rakyat yang sakit berarti produktivitas terganggu. Keluarga harus menanggung biaya pengobatan. Dunia usaha kehilangan jam kerja. Negara harus mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk menangani penyakit yang sebagian sebenarnya dapat dicegah.
Dalam perspektif inilah pembangunan kesehatan menjadi jauh lebih strategis.
Kementerian Pertahanan sendiri melihat kesehatan sebagai bagian penting dari kesiapan sumber daya manusia dan ketahanan nasional.
Brigjen TNI Dr. dr. Markus Wibowo, Sp.OT., MARS, dalam dialog tersebut menekankan perlunya sinergi pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi dan masyarakat menghadapi tantangan kesehatan ke depan.
Pesannya jelas: pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari kualitas manusia yang dipertahankan.
Dari mengobati menjadi mencegah
Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisejati tidak hanya menempatkan kesehatan sebagai urusan rumah sakit atau tenaga medis. Ia mendorong paradigma yang lebih luas: membangun kesadaran masyarakat, memperkuat pencegahan dan menciptakan kemandirian kesehatan.
Pandangan tersebut sejalan dengan pembahasan dalam forum yang mendorong penguatan kesehatan promotif dan preventif. Artinya, pertanyaan yang harus diajukan negara bukan hanya: “Bagaimana mengobati masyarakat yang sakit?”
Tetapi juga: “Mengapa masyarakat sampai sakit, dan apa yang dapat dilakukan agar risiko itu dapat dikurangi sejak awal?”
Perubahan cara berpikir tersebut penting karena sistem kesehatan yang kuat bukan hanya sistem yang memiliki rumah sakit dan tenaga medis dalam jumlah besar, tetapi juga masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menjaga kesehatannya.
Tanaman obat: antara potensi dan pembuktian
Salah satu isu yang mencuat dalam dialog adalah pemanfaatan tanaman obat, herbal dan jamu Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar. Namun kekayaan tersebut belum otomatis menjadi kekuatan kesehatan nasional.
Tanaman obat membutuhkan riset. Herbal membutuhkan standardisasi. Produk membutuhkan pengawasan. Klaim kesehatan membutuhkan bukti. Karena itu, pemanfaatan tanaman obat tidak seharusnya ditempatkan dalam pertentangan sederhana antara “herbal versus obat modern”.
Yang lebih penting adalah bagaimana kekayaan tanaman obat Indonesia dapat dikembangkan melalui ilmu pengetahuan, standardisasi, keamanan dan bukti ilmiah, sehingga dapat dimanfaatkan secara tepat sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif maupun, sesuai indikasi dan regulasi, sebagai pendekatan komplementer.
Dalam dialog tersebut, ahli herbal dan pengkaji pengobatan tradisional dr. Prapti Utami, M.Si. bersama Brigjen TNI Markus Wibowo membahas potensi pengembangan tanaman obat, herbal dan jamu berbasis kajian ilmiah.
Kehadiran Kepala BPOM menjadi penting
Kehadiran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., PhD dalam forum tersebut memberi dimensi penting lainnya.
Sebab, ketika pembicaraan masuk pada wilayah herbal, jamu dan produk kesehatan, persoalannya tidak berhenti pada ketersediaan tanaman.
Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: Apakah bahan bakunya aman? Apakah proses produksinya memenuhi standar? Apakah klaim manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan? Bagaimana perlindungan konsumen? Di sinilah fungsi pengawasan menjadi sangat penting.
Kehadiran Kepala BPOM juga memperlihatkan bahwa agenda pengembangan kekayaan hayati untuk kesehatan membutuhkan jembatan antara potensi tradisional, penelitian ilmiah, standardisasi dan perlindungan masyarakat.
Dengan kata lain, jika Indonesia ingin menjadikan herbal sebagai bagian dari kemandirian kesehatan, maka slogan saja tidak cukup.
Harus ada data. Harus ada standar. Harus ada pengawasan. Dan harus ada keberanian untuk mengatakan bahwa produk yang tidak terbukti aman atau bermanfaat tidak boleh dipasarkan dengan klaim kesehatan yang menyesatkan.
FORMAS mendorong dialog menjadi kerja nyata.
Yang menarik dari forum ini bukan hanya topik yang dibicarakan, tetapi upaya membawa diskusi ke tahap berikutnya.
FORMAS dan RS Pusrehab Kemhan RI menandatangani Letter of Intent (LoI) sebagai komitmen awal untuk menjajaki dan mengembangkan kerja sama di bidang kesehatan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak.
Bagi FORMAS, LoI tersebut seharusnya tidak dibaca sebagai akhir, tetapi sebagai pintu masuk.
Setelah forum, hasil diskusi dan masukan para pemangku kepentingan dapat menjadi bahan untuk menyusun Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) dan/atau Program Kerja Lanjutan.
Dengan demikian, alurnya bukan: seminar → foto bersama → selesai. Melainkan: dialog → rekomendasi → program kerja → pilot project → evaluasi → kebijakan.
Inilah yang akan menentukan apakah gagasan “Rakyat Sehat, Negara Kuat” benar-benar menjadi agenda pembangunan atau hanya berhenti sebagai slogan.
Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?
Jika gagasan tersebut ingin dibawa ke tingkat kebijakan, setidaknya ada beberapa agenda yang layak dipertimbangkan pemerintah.
Pertama, menempatkan ketahanan kesehatan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional, bukan hanya sebagai urusan sektor kesehatan.
Kedua, memperkuat penelitian dan pengembangan tanaman obat Indonesia, termasuk keamanan, khasiat, standardisasi bahan baku, teknologi pengolahan dan mutu produk.
Ketiga, membangun pilot project tanaman obat berbasis masyarakat yang dapat dimulai dari keluarga, komunitas, fasilitas publik, lingkungan pendidikan maupun institusi tertentu.
Keempat, memperkuat literasi masyarakat. Sebab “alami” tidak otomatis berarti aman. Tanaman obat tetap membutuhkan pengetahuan mengenai identifikasi, cara penggunaan, dosis, kondisi pengguna dan potensi interaksi dengan obat lain.
Kelima, membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, BPOM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, tenaga kesehatan, dunia usaha, petani dan organisasi masyarakat.
Dan yang tidak kalah penting, setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Jangan sampai ketahanan kesehatan hanya diukur dari banyaknya kegiatan, seminar atau kampanye, sementara perubahan perilaku, keamanan produk, akses kesehatan dan kualitas hidup masyarakat tidak pernah diukur.
Investasi kesehatan adalah investasi pertahanan
Ada satu logika sederhana yang perlu dikembalikan ke tengah perdebatan kebijakan publik.
Tentara yang sehat dibutuhkan untuk mempertahankan negara. Tetapi masyarakat yang sehat dibutuhkan untuk membangun negara. Keduanya tidak perlu dipertentangkan.
Justru kesehatan masyarakat, kesiapan tenaga kesehatan, ketahanan pangan, kemandirian obat dan kemampuan menghadapi wabah merupakan bagian dari ekosistem ketahanan nasional.
Karena itu, investasi negara pada kesehatan tidak semestinya dilihat hanya sebagai belanja sosial. Ia adalah investasi terhadap produktivitas, kualitas SDM, stabilitas ekonomi dan daya tahan bangsa.
Coffee Morning FORMAS dan RS Pusrehab Kemhan telah membuka ruang untuk membicarakan perspektif tersebut. Kehadiran pemerintah, sektor pertahanan, BPOM, akademisi, tenaga kesehatan dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa persoalan kesehatan memang membutuhkan pendekatan lintas sektor.
Kini tantangannya adalah memastikan percakapan itu tidak berhenti di ruang hotel.
Sebab negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki senjata untuk menghadapi musuh.
Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan rakyatnya sehat, terlindungi, produktif dan memiliki kemampuan menghadapi ancaman kesehatan yang terus berubah.
Dan jika itu benar-benar menjadi prioritas, maka investasi terbesar dalam ketahanan nasional mungkin bukan selalu membeli lebih banyak senjata, tetapi memastikan semakin banyak rakyat Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan bermartabat.
jktnews – Kang Oktov
Tinggalkan Balasan