Jakarta, jktnews.com — Pergantian Menteri Keuangan kembali terjadi di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, pergantian ini tidak semestinya hanya dibaca sebagai perubahan susunan Kabinet Merah Putih.
Di balik pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026), terdapat pertanyaan yang jauh lebih besar: ke mana arah pengelolaan keuangan negara dan seberapa kuat pemerintah mampu menjaga kepercayaan publik serta pasar terhadap APBN?
Presiden Prabowo resmi melantik Suahasil di Istana Negara, Jakarta. Mantan Wakil Menteri Keuangan itu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Pergantian tersebut menjadi penting karena posisi Menteri Keuangan bukan sekadar jabatan politik. Menkeu adalah salah satu penjaga utama kredibilitas APBN, pengelolaan utang, penerimaan negara, belanja pemerintah, kebijakan perpajakan serta hubungan fiskal dengan pasar dan lembaga internasional.
Karena itu, tantangan Suahasil tidak berhenti pada bagaimana meneruskan pekerjaan pendahulunya. Ia harus meyakinkan bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah tetap kredibel.
Dari Wamen ke Menkeu
Suahasil bukan orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia telah lama berada dalam lingkaran kebijakan fiskal dan sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Ia juga pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
Karier tersebut membuat Suahasil memahami bagaimana APBN dirancang, bagaimana kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi program pemerintah, serta bagaimana berbagai kepentingan ekonomi harus dipertemukan dalam ruang fiskal yang terbatas.
Kenaikan dari wakil menjadi menteri juga dapat dibaca sebagai pilihan terhadap kontinuitas dan pengalaman birokrasi fiskal. Namun, pengalaman saja tidak cukup.
Suahasil kini berada pada posisi yang menuntut keputusan langsung. Ia tidak lagi sekadar memberikan masukan kepada Menteri Keuangan, tetapi harus menjadi orang yang bertanggung jawab ketika penerimaan negara meleset, belanja membengkak, defisit melebar, rupiah tertekan atau kepercayaan investor menurun.
Pergantian Menkeu Ketiga
Yang membuat perubahan ini semakin menarik adalah konteks waktunya. Reuters mencatat Suahasil menjadi Menteri Keuangan ketiga pada era Presiden Prabowo dalam waktu kurang dari dua tahun. Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati digantikan Purbaya Yudhi Sadewa, sebelum kemudian Purbaya digantikan Suahasil.
Frekuensi perubahan di kementerian yang sangat strategis tersebut tentu akan menjadi perhatian pelaku pasar. Pasar tidak hanya membaca siapa yang menjadi menteri. Pasar juga membaca arah kebijakan yang dibawa oleh menteri tersebut.
Apakah kebijakan fiskal akan berubah? Apakah prioritas belanja negara akan bergeser? Bagaimana pemerintah menjaga defisit? Bagaimana pembiayaan program-program prioritas dilakukan?
Dan yang paling penting, apakah pemerintah tetap mampu menjaga disiplin fiskal ketika kebutuhan belanja negara semakin besar? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi ujian pertama Suahasil.
APBN Menjadi Titik Pertaruhan
Suahasil sendiri telah menyampaikan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN serta mempertahankan defisit fiskal di bawah batas 3 persen terhadap PDB.
Pernyataan tersebut penting karena APBN bukan sekadar tabel pendapatan dan belanja pemerintah. APBN pada akhirnya menyangkut kehidupan masyarakat.
Ketika penerimaan negara meningkat, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas.
Sebaliknya, ketika ruang fiskal semakin sempit, pemerintah akan menghadapi pilihan yang tidak mudah: menaikkan penerimaan, mengurangi belanja, meningkatkan utang atau melakukan realokasi anggaran.
Di sinilah posisi Menteri Keuangan menjadi sangat menentukan. Kesalahan menghitung ruang fiskal hari ini dapat menjadi beban masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.
Bukan Hanya Mengejar Pertumbuhan
Tantangan lain adalah bagaimana menyelaraskan ambisi pertumbuhan ekonomi dengan kesehatan fiskal. Kementerian Keuangan sebelumnya menyampaikan bahwa rancangan RAPBN 2027 menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan inflasi 2,5 persen.
Target pertumbuhan tersebut tentu membutuhkan dukungan fiskal. Tetapi pertumbuhan yang dibiayai dengan tekanan fiskal berlebihan juga mengandung risiko.
Pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang terukur.
Di sinilah ukuran keberhasilan Suahasil seharusnya tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya belanja pemerintah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: Apakah belanja negara menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat? Apakah program pemerintah benar-benar meningkatkan daya beli? Apakah subsidi tepat sasaran?
Apakah belanja sosial mampu mengurangi beban masyarakat? Apakah pembangunan menciptakan lapangan kerja? Dan apakah setiap rupiah uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan?
Rakyat Tidak Hanya Membutuhkan APBN yang Sehat
Ada satu dimensi yang tidak boleh dilupakan. APBN yang sehat memang penting, tetapi APBN juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Angka defisit yang terkendali tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat meningkat. Begitu pula pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berarti seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang sama.
Karena itu, tantangan Suahasil adalah menemukan keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberpihakan kepada masyarakat. Negara membutuhkan penerimaan pajak, tetapi pemungutan pajak harus dibarengi dengan rasa keadilan.
Negara membutuhkan investasi, tetapi investasi harus menghasilkan lapangan kerja dan nilai tambah domestik. Negara membutuhkan pembangunan, tetapi pembangunan harus memberikan manfaat yang nyata dan tidak menjadi beban fiskal tanpa hasil yang sepadan.
Kepercayaan Menjadi Modal Utama
Pergantian Menteri Keuangan juga selalu membawa konsekuensi terhadap persepsi pasar. Reuters menilai pergantian tersebut terjadi ketika investor memperhatikan konsistensi pengelolaan ekonomi Indonesia.
Karena itu, pekerjaan Suahasil pada hari-hari pertama bukan sekadar melakukan konsolidasi internal. Ia harus memberikan sinyal bahwa kebijakan fiskal Indonesia tetap memiliki arah yang jelas.
Pasar membutuhkan kepastian. Pelaku usaha membutuhkan kepastian. Masyarakat membutuhkan kepastian. Dan lembaga negara membutuhkan kepastian mengenai kemampuan pemerintah membiayai berbagai programnya.
Dalam konteks tersebut, Suahasil memiliki satu keuntungan: ia bukan orang baru di dalam sistem. Namun, keuntungan tersebut sekaligus menjadi tantangan.
Karena memahami sistem, publik juga akan menuntut Suahasil untuk memberikan jawaban lebih konkret mengenai apa yang akan diperbaiki.
Ujian Pertama: Transparansi
Menteri Keuangan baru idealnya tidak hanya bicara tentang pertumbuhan, penerimaan dan defisit. Transparansi juga harus menjadi bagian penting dari kepemimpinan fiskal.
Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara direncanakan, dibelanjakan dan dievaluasi. Semakin besar program pemerintah, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan.
Karena itu, penguatan kualitas laporan keuangan pemerintah, keterbukaan data APBN, pengawasan belanja kementerian/lembaga, serta evaluasi terhadap efektivitas program harus menjadi agenda penting.
APBN yang sehat bukan hanya APBN yang angkanya terlihat baik di atas kertas, tetapi APBN yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Dari Kursi Menteri ke Kepercayaan Rakyat
Pelantikan Suahasil Nazara pada akhirnya bukan sekadar tentang siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan. Ini adalah momentum untuk menguji kembali arah pengelolaan keuangan negara di tengah pemerintahan Prabowo.
Suahasil membawa pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Ia memahami birokrasi fiskal dari dalam dan telah lama terlibat dalam perumusan kebijakan. Tetapi jabatan baru akan memberikan ukuran keberhasilan yang berbeda.
Ia akan dinilai dari kemampuan menjaga APBN tetap sehat, mempertahankan kredibilitas fiskal, mengelola pembiayaan negara, memperkuat penerimaan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, serta memastikan belanja negara benar-benar menghasilkan manfaat.
Lebih dari itu, publik akan menunggu apakah perubahan ini membawa kepastian atau justru kembali membuka ruang ketidakpastian kebijakan ekonomi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang Menteri Keuangan bukan hanya berapa besar APBN yang dikelola.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa aman uang negara, seberapa efektif dibelanjakan, seberapa transparan dipertanggungjawabkan, dan seberapa besar manfaatnya kembali kepada rakyat.
Suahasil kini memegang kunci penting itu. Dan masyarakat akan menunggu pembuktiannya—bukan melalui seremoni pelantikan, tetapi melalui angka, kebijakan dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Ditulis oleh: Evert Nunuhitu – Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN)
Tinggalkan Balasan